Jalan COR Beton di Aspal Hotmix, Pirdaus : Ini Proyek Akal Akalan Dinas PUPR

Lahat,kabarretorika.com-Dinas PUPR Lahat mengaspal Jalan cor beton di Desa Danau Belidang – Desa Bandu Agung Kecamatan Mulak Sebingkai Kabupaten lahat Sumatera selatan dengan menggunakan APBD Lahat sebesar Rp. 13 Milyar Lebih. Menurut pirdaus, jalan cor beton tersebut mampu bertahan 5 sampai 10 tahun tanpa di aspal. Pembangunan Jalan cor beton merupakan salah satu upaya untuk melakukan penghematan anggaran, aspal hotmix setiap tahunnya mengeluarkan anggaran pemeliharaan, aspal hotmix tersebut hanya dapat bertahan kurang dari 6 bulan hingga 1 tahun .

Bukankah ada jaminan dari pihak pemerintah sebelum dilakukannya proyek jalan beton tersebut, dalam hal ini Dinas terkait (PU) dan juga rekanan bahwa jalan beton tersebut akan bertahan lama dengan minimal pemakaian antara 6-10 tahun, dimana hal tersebut merupakan suatu efesiensi penggunaan anggaran dan bukan justru merupakan modus untuk pemborosan anggaran dan tak berguna  atau sia sia-sia,” jelas Pirdaus.

Ditambahkan oleh Pirdaus Koordinator FRABAM Lahat ini bahwa hal ini merupakan kejadian yang sangat luar biasa dan mungkin baru kali ini terjadi di INDONESIA jika ada jalan beton tiba-tiba dilakukan lagi pengaspalan hotmix di atasnya padahal usianya masih’BALITA’ sementara banyak ruas jalan dalam kota maupun yang ada dipinggiran kota telah rusak namun tidak kunjung mendapat perhatian dari pihak dinas PU untuk segera memperbaikinya , justru jalan beton yang baru saja kerjakan dilapisi lagi aspal hotmix.

“Kami menduga ada konspirasi tingkat tinggi antara pihak rekanan dan pihak oknum Pejabat yang ada pada Dinas PU dan Penataan Ruang Kabupaten Lahat dibalik pekerjaan HOTMIX diatas jalan beton yang baru saja selesai pelaksanaannya Agustus 2019 lalu,” tegas Pirdaus.

Pirdaus juga mengatakan di lokasi tidak ditemukan papan proyek dan ia juga prihatin dan menyayangkan atas sikap dingin dan diam yang ditunjukkan oleh pihak Legislatif maupun Aparat Penegak Hukum yang terkesan tidak tanggap akan fenomena ini.

Ia pun menganggap Jika aparat jeli melihat pembangunan ini, sesungguhnya hal ini sangat jelas mengarah kepada perbuatan melawan hukum ( Pemborosan keuangan Negara ) sebagaimana tertuang dalam setiap kontrak kerja

”Kita semua harusnya mengontrol, yang bisa memberi tindakan, ya tindak, yang bisa mengingatkan, ya ingatkan, agar menghindari terjadinya kebocoran dan pemborosan keuangan negara,” kata Pirdaus (red)