Klarifikasi Bansos Lahat Tak Kunjung Selesai, Demonstrasi Makin Menjadi

Palembang,kabarretorika.com-Aliansi Masyarakat Anti Korupsi (AMAK) kembali berdemonstrasi bersama masa Mujahit Palembang, kali ini masa AMAK mendatangi Kejati dan Polda Sumsel, senin, 1/2/2016. Masa mendesak Kejaksaan Tinggi Sumsel untuk mengusut dan memantau perkembangan kasus dana bansos 2011-2012 yang diduga telah di korupsi oleh Bupati Lahat Saifudin Aswari Rivai beserta Ketua TP PKK Lahat dan Amak juga mendesak agar dugaan tindak pidana korupsi oleh ketua DPRD Lahat, Herliansyah diusut sampai tuntas. 

banner demo amak lahatDalam press release nya, AMAK menyatakan bahwa Dugaan Korupsi dana Bantuan Sosial (Bansos)/ Hibah Kabupaten Lahat T.A 2011-2012 diduga melibatkan bupati lahat Saifudin Aswari Rivai SE beserta Istrinya sampai saat ini belum terkuak padahal dugaan korupsi tersebut telah dilakukan pemeriksaan oleh Kejagung RI.

Para Demonstran membawa banner yang bertuliskan mendesak pihak penegak hukum agar segera mengusut tuntas dugaan korupsi di Kabupaten Lahat.

  1. DPA Sekwan Kabupaten Lahat diduga fiktif tahun 2013-2015
  2. Usut Indikasi Korupsi Anggaran DPRD Kab. Lahat
  3. Segera Usut tuntas indikasi korup bansos
  4. KPKsegera Usut tuntas Indikasi korup dana bansosDemo AMAK di POLDA sumsel 1
  5. Jaksa Agung Memble usut bansos Lahat
  6. Bupati ngemplang dana bansos Hibah Kab. Lahat
  7. Copot Kapolres Lahat
  8. Aliansi Masyarakat Anti Korupsi Kabupaten Lahat Mendesak KPK turun ke Kabupaten Lahat, tangkap dan adili Bupati kabupaten Lahat, tangkap dan adili Ketua DPRD Kabupaten Lahat. Harga Mati.
  9. Tolak Aswari untuk cagub Sumsel
  10. Masyarakat Anti Korupsi Kabupaten Lahat mendesak Kejaksaan Agung RI segera tangkap dan adili bupati lahat, usut tuntas dugaan korupsi dana bansos/hibah lahat, Apabila kejagung ri tidak mampu menyelesaikan kasus tersebut kami minta KPK mengambil alih penanganan kasus tersebut.

demo amak lahat di kejati sumsel 1Di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, demonstran diterima oleh Aka Budi, dan Kejati menyatakan tidak dapat berbuat apa-apa karena kasus telah ditangani oleh Kejagung. Hal yang sama juga dikatakan Polda Sumsel melalui Humas Polda, AKBP Ali Ansori, saat menyambut aspirasi demonstran, ia mengatakan tidak dapat menangani kasus tersebut karena sudah ditangani oleh Kejagung RI, tapi Pihaknya akan terus memantau perkembangan kasus tersebut.

Di halaman Kejati Sumsel, para pendemo melakukan aksi teaterikal, dua orang mengenakan topeng foto Bupati Lahat dan Ketua DPRD Lahat, dengan memakai satu stel pakaian bergaris hitam putih. Dalam teaterikal ini, Bupati Lahat Saifudin Aswari Rivai SE yang juga ketua DPD Partai Gerindra Sumatera Selatan, serta Ketua DPRD Lahat Herliansyah yang juga ketua DPC PDIP Lahat ini digiring masuk penjara yang disimbolkan dengan kandang ayam.

demo amak lahatBukan hanya AMAK yang berdemonstrasi menuntut Kejagung RI melanjutkan klarifikasi dana bansos tersebut, sebelumnya, Aliansi Anti Perampok Negara (A2PN) Sumsel, (26/11/2015) juga berdemontrasi di Kejati Sumsel dengan membawa tuntutan yang sama.

Gencarnya demonstrasi ini bukan tak beralasan, sebab pada April 2014 tim tipikor Kejagung RI datang ke Kabupaten Lahat guna mengklarifikasi penggunaan dana bansos Lahat yang dipergunakan Tim PKK yang diketuai oleh Hj. RR Kurnia Sismartianti, M. Safei Sekretaris KPUD Lahat, Panwaslu Lahat, Heri widodo Koni, Karang Taruna, KNPI, GOW turut dimintai keterangan, dan pada klarifikasi tersebut, Delly Kuniadi Lani SH mengatakan bahwa panwaslu belum terbentuk di tahun 2011.

herliansyah ketua dprd lahat di demo amak di polda sumselBahkan tak lama berselang, tim Kejagung RI ini datang lagi guna melengkapi berkas klarifikasi tersebut, namun sampai sekarang Kejagung RI belum memberikan informasi apa apa tentang tindak lanjut klarifikasi tersebut. Bahkan beberapa lembaga kemasyarakatan di Lahat telah mengirimkan surat dengan datang langsung ke Kejagung RI untuk menanyakan kelanjutan klarifikasi tersebut, namun pihak Kejagung RI belum bisa memberikan jawaban sampai sekarang.

Sebelumnya AMAK yang dikomandoi oleh Albert Agus Topan berdemonstrasi di depan gedung DPRD Lahat, 26/10/2015. Saat itu AMAK menyerahkan pernyataan sikap serta pengaduan dugaan tindak pidana korupsi langsung kepada Kapolres Lahat AKBP. Yayat Popon Rohiyat, SIK.

demo amak di polda sumsel masuk kandang ayamHal ini juga disampaikan AMAK ketika berdemonstrasi di POLDA SUMSEL, AMAK telah mengadukan dugaan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang di Anggaran Sekretariat DPRD Lahat TA 2009-2015 ke Polres Lahat namun menurut AMAK laporan tersebut tak kunjung ditindak lanjuti. Pada saat berdemontrasi, AMAK meminta kepada pihak kepolisian Daerah Sumsel mengambi alih berkas perkara di Polres Lahat tersebut. AMAK telah menyerahkan data otentik mengenai dugaan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang tersebut pada saat memenuhi undangan untuk klarifikasi di unit Pidkor sat reskrim polres lahat.

Dalam press release nya, AMAK juga menyebutkan 33 kegiatan di DPA Sekretariat DPRD Lahat Tahun Anggaran 2015

  1. Penyedia makan minum Rp. 1.152.000.000
  2. penyedia jasa komunikasi , sumber daya air/listrik Rp. 540.000.000
  3. penyedia jasa kebersihan kantor Rp.484.664.000
  4. penyedia alat tulis kantor Rp. 427.462.000
  5. penyedia barang cetakan dan pengadaan  Rp. 381.600.000
  6. penyedia komponen instalasi listrik/penerangan gedung kantor Rp. 231.575.000
  7. penyedia bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan  Rp. 502.800.000
  8. penyedia jasa publikasi dan promosi Rp. 384.000.000
  9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rp. 1.100.727.000
  10. Penyedia jasa tenaga Non PNS Rp. 322.800.000
  11. Penyedia jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan mobil dinas/oprasional  Rp. 109.200.000
  12. Pengadaan kendaraan Dinas/Oprasional Rp.4.394.415.000demo amak lahat tuntut usut tuntas bansos  lahat
  13. Pengadaan kelengkapan rumah jabatan Rp.1.053.415.800
  14. Pengadaan perlengkapan gedung kantor Rp.763.212.800
  15. Pengadaan peralatan gedung kantor Rp.458.512.000
  16. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Rp.804.000.000
  17. Pemeliharaan rutin/berkala mobiloprasional dinas Rp.2.853.110.000
  18. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Rp.204.000.000
  19. Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas pimpinan DPRD Rp.970.000.000
  20. Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapan nya (6 jenis untuk 1 orang x 6.000.000) Rp.1.271.235.000
  21. Pendidikan dan pelatihan Formal Rp.319.648.000
  22. Hearing/dialogh dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh agama Rp.4.078.730.850
  23. Rapat-rapat alat kelengkapan dewan Rp.13.671.311.000
  24. Rapat-rapat paripurna Rp.15.857.236.000demo amak lahat di kejati sumsel
  25. Kegiatan reses Rp.1.476.510.000
  26. Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD / bimtek Rp.498.198.250
  27. Penyedia peralatan dan perlengkapan kantor Rp.435.000.000
  28. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Rp.192.124.000
  29. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Rp.152.552.000
  30. penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Rp.146.857.000
  31. penyusunan RKA – SKPD dan DPA – SKPD Rp.99.169.000
  32. Penyusunan SOP – SKPD Rp.147.169.000
  33. untuk kegiatan jaminan kesehatan anggota dewan TA 2013-2014 diduga fiktif anggaran tersebut.

Menurut AMAK uraian DPA di atas selalu dianggarkan setiap tahun, hanya nilai nominalnya saja yang berubah-ubah.

demo AMAK Lahat di Polda sumselAMAK pun menyatakan sikapnya

  1. mendesak kepada bupati kabupaten lahat saifudin aswari segera mengundurkan diri dari jabatannya karena terindikasi korupsi dana bansos mencapai ratusan milyar rupiah
  2. mendesak kepada ketua DPRD Lahat agar segera mengundurkan diri dari jabatannya.
  3. mendesak kepada Polda Sumsel mengambil  alih berkas perkara  pengaduan di Polres Kab. Lahat mengenai perkara indikasi korupsi di Sekwan Kab. Lahat dari tahun anggaran 2009-2015
  4. meminta kepada pihak Kejaksaan Agung RI untuk segera mengusut kembali dugaan korupsi dana bansos dan hibah Kab. Lahat
  5. Meminta kepada Kapolda Sumsel mencopot Kapolres Kab. Lahat
  6. Meminta kepada KPK untuk segera turun ke Kab. Lahat dan mengambil alih seluruh penanganan perkara dugaan korupsi yang ada di Kab. Lahat Prov. Sumsel.

(tim)