Masyarakat Merapi Timur Desak Instansi BLH Kabupaten Lahat

  • Masyarakat Seda Arahan Merapi Timur Desak Instansi BLH Kabupaten lahat

    Masyarakat Seda Arahan Merapi Timur Desak Instansi BLH Kabupaten lahat

    Terkait penerbitan Amdal Pabrik Pengolahan Sawit PT. PBJ

 

Lahat, Kabarretorika.com –Masyarakat Arahan Kecamatan Merapi Timur, Kabupaten Lahat Mendatangi Kantor Badan Lingkungan Hidup (BLH) Lahat, untuk Rapat di Gedung pertemuan BLH Lahat, Rabu (29/10).

Kedatangan Masyarakat Arahan Ini mempermasalahkan Lahan warga Desa yang akan digunakan menjadi lokasi pembangunan Pabrik pengolahan sawit. Hadir dalam rapat ini yaitu, Kepala Badan Lingkungan Hidup(BLH) Kabupaten lahat, Ali Afandi, Sekcam Merapi, Staf BLH, Kepala Desa Arahan, serta tiga Perusahaanyang ada di Kecamatan Merapi Timur, Perwakilan dari PT.PBJ, PT. BBA dan PT. MIP.
blhTerkait pengeluaran izin lingkungan kegiatan pembangunan perkebunan dan Pabrik pengelolaan kelapa sawit PT.PBJ yang beroperasi di Desa Arahan Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat oleh Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Lahat yang dikeluarkan dan diumumkan melalui harian pagi lokal, membuat pulluhan warga datang dan memprotes atas keputusan terdebut. warga protes dan keberatan atas keputusan yang diambil oleh BLH karena PT.PBJ adalah perusahaan yang telah menjalankan kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Lahat Sejak 3 Maret 1998.

Saiful ,Ketua Gerakan Merapi Area, ikut rapat masalah lahan tersebut mengatakan Pabrik pengolahan Sawit yang menggunakan tanah Masyarakat tersebut tidak boleh berjalan seenaknya, selesaikan sulu masalah sengketa lahannya.
” Masyarakat kami yang memiliki lahan, jangan menjadi tuan takur dong!!. PT. PBJ dan BBA memperebutkan lahan masyarakat seluas 400 HA. Kami minta pada pemerintah agar jangan di keluarkan surat izin Amdal dulu, kami sudah menyampaikan surat kepada Bupati Lahat dalam rangka menanggapi permasalahan Masyatakat Merapi Timur Desa Arahan, untuk memending lahan tersebut,” Tegas Saiful, Ketua Gerakan Merapi Area.

Saiful menambahkan, “warga masyarakat menyampaikan bahwa mereka secara langsung terkena dampak kegiatan usaha PBJ, namun tidak diberikan kesempatan yang layak untuk diikut sertakan dalam proses penyusunan dokumen Amdal, disamping itu juga kami bersama warga ini menyampaikan protes keras sehubungan dengan lahan tanah garapan masyarakat dan eks garapan masyarakat yang belum dibebaskan oleh PT.PBJ namun ternyata telah dimasukan Secara “Tidak Sah” sebagai wilayah HGU PT.PBJ,” Tambah Saiful.

Meskipun pihak PT.PBJ telah mengakui dan berjanji untuk memenuhi tuntutan warga masyarakat Desa Arahan Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat agar lahan 400 Ha tersebut dikeluarkan dari wilayah HGU PT.PBJ namun sampai saat ini belum direalisasi oleh Pihak Perusahaan.

menindak hal ini, Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Lahat Drs.Ali Afandi,M.Pd.I mengatakan, pihaknya mengakui dan membenarkan jika ada iklan di koran lokal yang mengumumkan bahwa PT.PBJ telah dikeluarkan Izinnya.

“Kita benarkan pernyataan tersebut, namun mereka kesini menyangga akan izin yang diumumkan tersebut, kedepan kita akan tindak lanjuti, jika nanti belum ada kesepakatan antara perusahaan dan warga maka kita tidak akan mengeluarkan izin lingkungannya,” tegasnya Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lahat. (Prima/KR)