PT.Guna Teguh Abadi Tak Setor Uang ASTEK Karyawan

-Gaji Pekerja Dipotong

PALEMBANG,KABARRETORIKA.COM-Seorang karyawan kontrak PT Guna Teguh Abadi mengeluhkan dana Jaminan Hari Tua (JHT) miliknya yang nyaris kosong. Ia menceritakan bahwa ia masuk kerja sejak Mei 2015 dan hanya mendapati saldo ASTEK-nya yang bisa diklaim (JHT) hanya Rp 124.765. Jumlah itu adalah ASTEK yang terbayar hanya di bulan Mei 2015 saja, untuk selanjutnya tidak dibayarkan lagi oleh pihak perusahaan ke BPJS Ketenagakerjaan.

Ia mengaku bingung dengan perusahaan yang tidak menyetorkan secara rutin uang JHT-nya pada BPJS.

“Kalau tidak disetorkan, berarti saya bekerja tidak aman dong. Perusahaan bukan saja tidak menjalani kewajibannya, tetapi juga menyimpan 2 % potongan gaji saya tiap bulan,” katanya yang tidak ingin disebutkan nama. Ia juga mengatakan total nominal JHT yang harusnya ia klaim berkisar 1 juta 500 ribuan.

Perusahaan menarik 2 % dari gajinya tiap bulan untuk dibayarkan ke BPJS Ketenagakerjaan, sisanya wajib ditanggung perusahaan pemberi kerja. Badan Pengawasan dan Pemeriksaan BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Palembang merincikan: JHT 5,7% (2% dari gaji karyawan, sisanya 3,7% ditanggung perusahaan, dan bisa diklaim); JK 0,24—1,75% (ditanggung perusahaan dan tidak bisa diklaim); JKK 0,3% (ditanggung perusahaan dan tidak bisa diklaim). JHT, JK, dan JKK mutlak diikuti perusahaan, sedangkan Jaminan Pensiun (JP) melihat klasifikasi perusahaan. Sesuai PP 60, masa tunggu pencairan dana JHT untuk pekerja tidak tetap adalah 1 bulan.

Narasumber mengatakan kalau karyawan di perusahaan itu tidak punya serikat buruh. Mereka kesulitan untuk menyampaikan keluhan dan aspirasi. Di lain tempat, kami juga menjumpai seorang bekas karyawan PT Guna Teguh Abadi yang baru diberhentikan. Ia mengatakan bahwa saldo JHT-nya juga kurang karena terlambat didaftarkan.

“Saya didaftarkan pihak perusahaan menjadi peserta bulan Desember 2015, padahal saya mulai masuk kerja Januari 2015. Jadi dari bulan Januari hingga November 2015 saya tidak punya account BPJS, sementara gaji saya sudah dipotong 2% tiap bulan oleh perusahaan sejak awal masuk,” katanya yang mengaku seorang inspektor perusahaan itu.

Gajinya yang termasuk rate tinggi sejak Januari 2015 sudah dipotong untuk ASTEK. Ia mengaku terkejut ketika mendapati bahwa dirinya tidak punya account ASTEK selama 1 tahun menjadi karyawan. Dan baru 4 bulan terakhir ini ia didaftarkan oleh pihak perusahaan. Itu pun setelah ia melakukan keluhan yang terus-menerus kepada bagian HRD.

“Ini jelas-jelas kelalaian. Tidak ada alasan untuk tidak mengurus ASTEK karyawan. Entah berapa banyak yang diperlakukan seperti ini. Selama saya menjadi orang proyek di perusahaan-perusahaan lain saya tidak pernah punya masalah dengan ASTEK,” tambahnya. Ia lalu menyebutkan nominal yang seharusnya ia dapatkan dari account BPJS-nya selama 16 bulan kerja sekitar 3 jutaan.

Kewajiban kepesertaan bagi perusahaan dan karyawannya dikukuhkan dalam UU RI Nomor 40 Tahun 2004 Pasal 13 ayat 1: Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti.

Sekjen Dinas Tenaga Kerja Kotamadya Palembang, H. Hamka, SE. MM menanggapi masalah ini, ia mengatakan bahwa BPJS Ketenagakerjaan sekarang sudah mempunyai badan pengawas sendiri

“Tapi kami terus melakukan pembinaan untuk melindungi tenaga kerja. Tembusan tunggakan-tunggakan perusahaan yang bermasalah telah kami pegang.” Kata Hamka.

Dimas Agung Ibrahim dari Badan Pengawasan dan Pemeriksaan BPJS Ketenagakerjaan Palembang mengatakan bahwa banyak perusahaan yang bermasalah seperti ini dan pihaknya terus melakukan penagihan sesuai langkah-langkah yang ditetapkan. Cara terakhir penagihan adalah dilimpahkannya berkas ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

“Tiap bulan kami mengirimkan surat dan kunjungan ke perusahaan untuk menagih, tapi jika tidak tertagih maka berkas kami limpahkan ke negara, karena dianggap piutang negara. Perusahaan yang terdaftar tapi tidak menyetorkan sanksinya adalah pidana, karena ada unsur penggelapan. Tapi yang berhak mengadukan ke pihak berwenang adalah peserta sendiri, dan kami sebagai badan terkait siap menjadi saksi ahli,” katanya. (dahlia)

Ia lalu menyebutkan UU RI Nomor 24 Tahun 2011 Pasal 55 tentang ketentuan pidana: “Pemberi Kerja yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Sebagaimana dalam Pasal 19 ayat 1 dan 2 tentang pembayaran iuran: (1) Pemberi Kerja wajib memungut iuran yang menjadi beban Peserta dari Pekerjanya dan menyetorkannya kepada BPJS. Dan, (2) Pemberi Kerja wajib membayar dan menyetor iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS.

Divisi Administration and Finance PT Guna Teguh Abadi, Badik, mengatakan jumlah seluruh karyawan perusahaan itu kurang lebih 900 orang. Hingga saat ini masih tersisa 406 orang, separonya sudah diberhentikan karena pekerjaan yang sudah selesai. Sebagaimana yang ia ketahui, masa kontrak perusahaan subkon itu dimulai sejak Oktober 2014 dan akan berakhir ujung Mei 2016. PT Guna Teguh Abadi merampungkan proyek pembuatan coal boiler untuk PT Pupuk Sriwijaya.

Sementara, sampai berita ini diturunkan, pimpinan proyek, Warman, selaku Site Manager PT Guna Teguh Abadi, belum membalas wawancara tulis via email yang beliau inginkan perihal permintaan klarifikasi yang kami ajukan, apa alasan yang mendasari dan bagaimana pertanggungjawaban. (Dahlia)