Sawit dan Kaum Kapital

Oleh Dahlia Rasyad

Anggota Relawan Hijau Nusantara Yogyakarta

“The laws of capitalism, blind and invisible to the majority, act upon the individual without his thinking about it. He sees only the vastness of a seemingly infinite horizon before him. That is how it is painted by capitalist propagandists, who purport to draw a lesson from the example of Rockefeller — whether or not it is true — about the possibilities of success. The amount of poverty and suffering required for the emergence of a Rockefeller, and the amount of depravity that the accumulation of a fortune of such magnitude entails, are left out of the picture, and it is not always possible to make the people in general see this.”

Che Guevara

 

SUATU hari saya berniat ingin menjadi sukarelawan kemanusiaan di Suku Anak Dalam. Mungkin baik buat saya melihat-lihat terlebih dahulu situasi. Dengan bantuan seorang kawan berangkatlah saya ke Jambi menaiki sebuah armada travel yang cukup nyaman.

“Kira-kira 10 jam. Kita sampai tengah malam di Bangko,” kata si supir yang kelihatannya peranakan Cina.

Kami berenam di dalam mobil itu. Dan berangkat dari Palembang pukul 2 siang.

Awalnya saya berpikir akan bosan di dalam mobil, karena saya sendirian dan membawa pikiran tentang kamar yang berantakan di rumah, ibu dan ayah yang tidak tahu ke mana saya pergi, bibi yang sedang sakit dan butuh saya mengantar ke dokter, dan seorang lelaki tua yang terus krang-kring ke handphone saya seperti mandor pribumi membangunkan tukang kebunnya.

Dalam perjalanan ternyata tidak sehening yang saya duga. Meski tak saling kenal, percakapan berlangsung seru dan berkelanjutan. Mulai dari membahas masalah kejahatan pemalak liar di jalanan, perampok berkedok penolong ban kempes, bengkel-bengkel yang memasang tarif tinggi, dan orang-orang lokal dengan wataknya yang brutal. Saya kira ini masalah semua daerah.

Namun ketika seorang wanita paruh baya dijemput percakapan seputar sawit mulai melambung. Wanita itu berumah di sebuah lahan sawit yang dijaga beberapa petugas keamanan di sebuah pos jaga di depan areal. Ia tampaknya istri dari seorang asisten pemantau untuk Sinar Mas. Aksennya tenang, cukup tertata, ramah dengan wajah klimis seperti amoy-amoy zaman dahulu kala. Gincu yang tidak terlalu merah, dan setelan gamis yang padan dengan hijab kremnya. Ia duduk tepat di sebelah saya, menaiki mobil dengan satu ucapan basmallah yang gegap.

Entah bagaimana pembicaraan mengalir begitu cepat. Persoalan Sinar Mas yang tidak diperbolehkan lagi membuka lahan oleh pemerintah, buruh-buruh sawit, kilang-kilang pengolahan, harga per kg tandan buah segar, dan ton-ton minyak sawit mentah yang dihasilkan. Ah, saya sedikit mengantuk mendengar itu.

Tak lama kami mampir di sebuah swalayan untuk membeli beberapa cemilan dan minuman pembuka puasa. Saya sendiri bingung apa yang harus dibeli, sampai akhirnya saya memutuskan membeli sebotol air mineral produksi lokal yang saya tidak ingat apa nama produknya.

Saat bedug berkumandang kami melepas hajat puasa dengan takzim.

Saya pun membuka air minum kemasan itu untuk langsung diteguk. Tapi seketika tercecap tiba-tiba hidung saya mencium sesuatu yang tak lazim. Bah! Air muncrat dari mulut saya, dan semua melihat.

“Jangan beli itu, Mbak. Rasanya seperti bau solar, kan?” kata salah satu penumpang belakang.

“Iya, pahit dan kelat. Air apa ini?” tanya saya bingung.

Setelah mendengar jawaban dari semua penumpang saya jadi terjaga dengan percakapan tentang sawit tadi. Saya jadi antusias mendengar mengapa dan bagaimana bisa begitu. Jujur, saat itu saya tidak tahu kalau sawit dapat merusak unsur hara tanah dan menyerap habis air bersihnya. Pikiran saya jadi terarah pada ribuan hektar kebun yang membentang sepanjang jalan itu. Kalau begini, sebatang kecambah pun tak akan bisa hidup…

Tak bisa dipungkiri, hampir seluruh produk kebutuhan rumah tangga memakai bahan-bahan dari sawit. Minyak goreng, margarin, minyak salad, vanaspati, pengganti cocoa butter, sabun, kosmetik, lilin, deterjen, bio solar, kompos, pulp, pakan ternak, obat-obatan, plastik, pelumas, stearin, asam lemak, gliserin, karbon aktif, bahan pengisi, dan bahkan papan partikel. Pohon ini seperti pohon kehidupan di Taman Eden yang memberi berkah tuah di satu sisi dan bala tulah di sisi lainnya.

“Pohon ini pohon rahmat, jangan sampai kita tidak bisa mensyukurinya,” kata wanita di sebelah saya. Saya belum mendapat makna perkataannya karena maksud yang tak jelas. “Kita bisa jadi masyarakat maju karena sawit,” ujungnya.

Barulah saya mengerti apa maksudnya mengatakan itu. Bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena menciptakan pohon ini untuk tujuan kebaikan bagi umat manusia. Tak lain tak bukan: tatanan budaya masyarakat yang bergantung dengan produk komersial pabrik yang di dalamnya bermain sejumlah kapitalis-kapitalis rakus dan hanibal yang menjadikan tanah Indonesia bak sapi perahan. Inilah resikonya ketika kita bukanlah negara industri yang hanya menggantungkan kekuatan ekonomi pada pertanian, perkebunan, pertambangan, dan perikanan. Kita menjadi negeri “pasar” bagi pelaku bisnis Eropa yang masuk dengan segala cara membawa aneka kemasan paham kapitalismenya. Bahkan ketika harga minyak dunia anjlok dan membuat Barat kalang kabut, kapitalisme dalam otak mereka tak pernah mati.

Eropa dan kapitalismenya telah membawa kita pada permainan peradaban yang kejam dan tak mengenal belas kasihan. Tak ada unsur kemanusiaan dalam kapitalisme, yang ada hanyalah uang dan uang. Dalam paradigmanya, tenaga kerja dan lahan hanya sebagai alat produksi dan bukanlah suatu faktor yang punya andil dan ikut menentukan. Buruh-buruh karyawan dan pemilik lahan hanya mendapat 20 persen saja dalam sistem bagi hasil, sedang pemilik modal, investor, pejabat dan agen-agen khususnya mendapat 80 persen. Ini tidak punya dasar yang jelas, semata karena yang punya uang maka yang berkuasa. Atas alasan inilah saya menolak ekspansi kebun sawit untuk merambahi negeri ini lebih luas lagi.

Kita mengorbankan segalanya di sini, sama seperti mengorbankan kehormatan kita sendiri sebagai bangsa yang bermartabat akan kekayaannya. Tanah menjadi tidak subur, air kering, hutan tempat satwa dan flora unik berumah habis. Negara-negara industri butuh tanah yang subur dan mengandung minyak untuk memenuhi bahan pokok industri mereka. Dan kita terwah-wah hingga menyebut diri masyarakat yang maju, modern, canggih, dengan memakai produk industri itu. Menjual sawit dengan sangat murah dan membeli produk industri mereka yang super mahal. Sadarkah bahwa ini otak kiri kaum kapitalis yang ingin roda industri tetap berjalan dan uang terus mengalir ke dompet mereka?

Ini sekilas seperti sepasang kekasih yang saling melengkapi. Kebutuhan Dunia Ketiga dengan keberadaan Dunia Pertama yang saling bergandengan tangan. Tapi sebagai negeri yang punya bahan dan lahan, dalam konsep kapitalisme, kita tidak akan pernah berada di atas dan tidak akan pernah menjadi lebih makmur dari negeri yang punya produk dan pabrik. Ini persoalan sejarah dan sumber daya manusia yang sudah berlangsung berabad-abad, jauh sebelum kita menjadi negara. Negara-negara industri memiliki penemu, ilmuwan, dan tehnokrat-tehnokrat handal yang membuat mereka menjadi pemegang remot kontrol. Pemilik lahan, di mata mereka, hanyalah orang primitif yang tidak sabar ingin menukar apapun hasil ladang demi satu jam tangan yang berkilauan di kulit hitamnya.

Sawit menjadi sumber pendapatan terbesar kita. Hasil kebun yang dibutuhkan seluruh negara. 7 miliar USD dari rata-rata 29 juta ton CPO per tahunnya. Lebih dari 80 persen pasokan minyak sawit mentah dunia berasal dari kita. Mungkin bisa disamakan dengan Arab yang mengandalkan minyak tanahnya. Indonesia menjadi kiblat Eropa Barat, Amerika, negara-negara Dunia Kedua, dan bahkan bangsa serumpun kita Malaysia untuk memenuhi kebutuhan minyak goreng di rumah-rumah mereka. Inikah sebabnya mengapa pemerintah begitu bungah ingin Tanah Air ini menjadi produsen minyak sawit terbesar dunia?

Pemerintah terus meningkatkan areal kebun hingga 10,9 juta hektar dari kawasan apapun; hutan konversi, hutan produksi, hutan lindung, bahkan sekalipun kawasan konservasi yang kaya aneka ragam hayati; yang dengan mirisnya hampir seluruhnya dikuasai oleh pihak swasta, kaum kapital yang masa bodoh dengan nyawa orang dan kelangsungan alam. Lahan-lahan rakyat diserobot, hutan-hutan dibabat, sumber-sumber pangan lokal dianggap tak penting, budaya-budaya lokal dan satwa-satwa lindung tak dipikirkan, sampai-sampai Menhut sempat mengeluarkan peraturan nomor 62 tahun 2011 bahwa sawit menjadi bagian dari hutan. Upaya yang benar-benar keras sekali. Orang dungu mana yang menyebut kebun sawit adalah hutan sawit kalau tidak berasal dari otak orang gila yang tamak yang hanya mementingkan kemakmuran antek-antek kapitalis berseragam pemerintah, pemilik pemodal, dan mafia-mafia predator lainnya.

Ulah-alih memenuhi kebutuhan masyarakat kecil sudah bukan barang baru lagi. Aparat setali tiga uang dengan kapitalis-kapitalis berkulit pribumi maupun asing sudah menjadi gosip usang. Demi tujuan global tercapai—menjadi global karena menyangkut modal yang besar—rakyat lokal dan suku-suku kecil dianggap orang idiot yang gampang digertak dan diiming-iming. Bahkan tak jarang dalam upaya perluasan banyak korban jiwa berjatuhan, menciptakan sengketa-sengketa berdarah, krisis budaya dan lenyapnya identitas lokal. Hutan dibakar, satwa endemik dibantai, penduduk setempat diusir dan dipaksa menjual lahan tanpa ganti rugi yang setimpal, konflik-konflik bentrok menggunjal, bahkan ada beberapa pembunuhan. Ya, beberapa pembunuhan.

Masih ingatkah kita dengan kasus penyerobotan lahan warga seluas 8000 hektar yang dilakukan oleh PT Nauli Sawit di Tapanuli Tengah? Perusahaan itu punya rekor buruk sebagai perusahaan yang senang bermain kotor, berkali-kali muncul ke publik dengan berita-berita yang hanya memperlihatkan kebusukan pejabat pemerintah. Namun mereka seakan tak tersentuh hukum. Pengadilan dibuat mengendap, polisi hanya menjadi polisi pejabat dan konglomerat, warga dibuat takut dengan ancaman dan intimidasi yang dilakukan pemkab melalui preman-preman sadis. Mereka membakar rumah dan menikam aktivis, membunuh warga yang tak mau menyerahkan tanahnya, dan mengkriminalisasi pejuang-pejuang yang berusaha mengembalikan hak-hak warga. Sebuah tragedi menakutkan yang berangkat dari hukum timpang lantaran politik ekonomi yang bersarang di aktor-aktor culas.

Kekhawatiran akan ancaman dari orang-orang raksasa tak hanya dari perusahaan itu saja. Ada konflik masyarakat Runtu di Kotawaringin Barat yang berseteru dengan PT Mitra Mendawai Permai yang mencaplok lahan milik mereka tanpa proses yang jelas. Aparat brimob dan preman yang dibayar perusahaan menyerang mereka dengan segala cara dan brutal. Satu orang mati dan puluhan luka berat lantaran ditembak, ditendang dan dipukul habis-habisan. Mereka membakar dan mengancam bunuh siapa saja yang merintang, menyerobot paksa lahan dan memenjarakan siapapun yang menggugat. Sekalipun anggota dewan bisa mereka jadikan orang suruhan untuk menyuap. Tak usah kita tanya mengapa pemimpin maupun politikus yang bernaung dalam sebuah partai hanya bisa diam seperti anjing dirantai. Sampai tragedi Mesuji Lampung membuat mata hati kita seperti dipaksa melek.

30 penduduk lokal dibantai dengan sadis oleh pembunuh-pembunuh bayaran PT Silva Inhutani yang menjadi milik Benny Sutanto. Kapitalis asal Malaysia itu hendak memperluas lahan kebun yang masih ditanami sengon dan albasia oleh penduduk setempat. Benny Sutanto membentuk PAM Swakarsa yang dibekingi aparat kepolisian untuk mengusir penduduk dan sejak itu pembantaian beruntun terjadi dari 2009 hingga 2011. Ada yang ditembak, disembelih, disayat-sayat tubuhnya. Permainan kotor semacam ini mengembalikan ingatan kita ke tahun 1960 yang dilakukan PT Socfindo di tanah Aceh. Perusahaan milik Belgia itu menggunakan kekerasan polisi dan militer untuk memperluas kebun. Tiada yang tahu jumlah orang yang meninggal. Konflik lahan hutan di era kediktatoran sama saja dengan mati semut, konyol dan tak terlacak. Misalkan saja konflik berdarah serupa perang yang dilakukan oleh PT Toba Pulp Lestari di Tano Batak sejak 1998 sampai 2003 yang menyisakan kepedihan mendalam di hati kita sampai sekarang. Penculikan dan penangkapan warga mirip dengan penghilangan paksa tahun 1965 – 1979. Mereka diseret, dipukuli, dinjak-injak dan dibuang ke parit. Ada yang koma, kepala pecah, lebam, jari-jemari remuk, dan tulang patah-mematah. 1000 lebih personil militer dikerahkan untuk membuat penduduk lokal represif dengan menanamkan ketakutan yang tak bisa diampuni. Mereka mengejar-kejar orang lokal sampai ke pintu rumah, memecahkan bola-bola lampu dan meteran listrik, menyisir hingga ke sawah-sawah untuk menganiaya, mirip pencidukan biang perampok sadis atau gembong narkoba. Tak terhitung jumlah yang terluka, rumah yang rusak dan warga yang hilang. Tak mengenal apakah itu perempuan, anak-anak ataupun orang tua. Mereka dipentung sampai patah tulang, ditembak dengan gas air mata dan timah panas, menjarah rumah dan warung, menganiaya sampai tewas. Setidaknya 50 kaum ibu telah dianiaya dan 30 orang hilang tanpa tahu ke mana rimbanya.

Di atas semua ini kita kehilangan kesuburan tanah dan persediaan air yang memungkinkan kita kehilangan tempat bernaung dan mencari nafkah selamanya. Tak hanya banjir, erosi dan longsor yang bisa kita ramalkan, tapi juga sepetak pulau yang jebol jatuh ke dasar bumi dengan lapisan ozon yang hilang dan menukar oksigen dengan racun karbon. Apakah kita harus terus diam membiarkan ini terjadi? Membiarkan kita mati oleh serangan wabah dan penyakit yang diciptakan kaum industrialis?

Tak ada maksud saya untuk sinis atau apatis dengan peradaban. Tapi ada pemeran utama di sini yang membuat semuanya bergulir ke arah keburukan: sekumpul orang-orang yang tidak tersentuh hukum, yang membuat orang kecil selalu kalah dan menjadi korban, yang meraja atas tanah Indonesia atas nama negara, yang tidak peduli dengan kemiskinan dan kelaparan, yang masa bodoh dengan alam, yang membunuh demi tujuannya tercapai. Kalau bukan kita, misalkan saya yang berada di antara orang enam di mobil yang sempit namun nyaman, siapa lagi yang bisa menghentikan lajunya, membuat mereka menoleh dan mendengarkan setidaknya.

Saya jadi tidak bisa tidur di mobil.

 

ESOKNYA, setiba di Bangko saya diajak ke lokasi di mana satu rombong Suku Anak Dalam memasang bivaknya. Sepanjang perjalanan menuju ke sana saya memikirkan tentang hutan lebat, kanopi-kanopi tinggi dengan pohon yang besar-besar, binatang dan buah-buah hutan, sungai dan jalan setapak yang membelukar. Tapi ternyata tidak seperti itu. Tempat yang saya masuki hanyalah sebuah kebun sawit tak produktif lagi dengan jalan truk yang berkerikil dan penuh debu.

Di sana saya melihat bagaimana beberapa keluarga Orang Rimba menjalani hidupnya sehari-hari. Sejarah mencatat mereka sebagai manusia hutan dari kelompok Melayu Tua rumpun Melanesia yang datang dari Yunan dekat lembah sungai Yang Tze 2000 tahun sebelum masehi. Artinya mereka telah mendiami rimba selama 4000 tahun lebih. Begitulah kira-kira. Namun nasib mereka sekarang tak ubahnya 246.852 Orang Marind di Merauke yang kehilangan tempat mencari makan lantaran hutan mereka dijadikan perkebunan ekaliptus dan pabrik pulp oleh Arifin Panigoro. Hutan adat yang menjadi tempat mereka memanen ubi jalar, ubi kayu, kava, sagu, kayu kandala, kulit bus, dan lain-lain, lenyap. Ekosistem di sungai dan pinggir laut rusak berat. Hutan yang juga menjadi identitas budaya mereka membuat mereka tidak hanya kehilangan riwayat leluhur melainkan juga masa depan anak cucu mereka kelak. Mereka tak bisa lagi berburu ataupun menegak rumah di atas tanah darah mereka sendiri. Terdengar sangat miris. Tapi ada yang lebih miris lagi. 7000 Orang Binggi di batas Sulteng dan Sulbar kehilangan rumah dan sumber makan lantaran ada kebun sawit PT Pasangkayu. Pohon-pohon makanan mereka ditebang habis; sagu, kakao, pisang, kelapa, jeruk, dan binatang-binatang buruan lenyap. Laiknya Orang-orang Mentawai di Sumbar yang bergantung hidup dari hutan dan laut selama ratusan tahun. Luasnya kebun sawit yang hampir merambah seluruh pulau subur itu membuat mereka kalang kabut mencari nafkah, ribut dan terpecah-belah. Bukan hanya budaya dan sumber pangan yang hilang tetapi juga tatanan persaudaraan yang dirasuki uang dan jabatan. Sagu, seladi, pisang, dan budaya sasi di hutan tak ada lagi, tergantikan dengan sawit yang satu biji pun tak bisa mereka makan. 70.000 jiwa yang tak mengenal teknologi ataupun bercocok tanam itu terancam kehilangan nyawa di tengah Samudera Hindia yang biru.

Hutan kita rusak 2 juta hektar per tahunnya, 750 orang utan punah, harimau sumatera kini hanya ada di kebun binatang, gajah, bekantan, babirusa, dan anoa hidup dalam pengharapan. Kalau perkebunan sawit yang telah mengambil setengah daratan Indonesia kita memang telah membuat bangsa ini maju (katakanlah— kaya, mengingat milyaran dollar yang diraup) mengapa masih ada orang yang lapar dan tak punya tempat tinggal? Kalau bukan karena sistem perekonomian yang ditunggangi watak-watak kapitalis dan koruptor yang membuat distribusi pangan tidak berjalan beres, apa lagi yang menjadi penyebabnya?

Anak-anak Kubu itu begitu polos dengan kesederhanaan mereka. Sebagai Orang Melayu dari rumpun yang sama saya mendapati persamaan kami. Mengetahui bahwa mereka bukan satwa rasanya pedih. Peradaban belum mampu menerima mereka sebagai manusia bersumber daya, sedang mereka belum siap untuk menghadapi tuntutan peradaban yang menggerus. Kalau bukan hutan tempat mereka menggantungkan nyawa dan bahagia lalu ke mana lagi mereka bisa berpijak di bumi ini. Sungguh, perkebunan kelapa sawit yang telah ditunggangi kepentingan investor-kapitalis dan pejabat setempat telah merusak segala sendi kehidupan. Tatanan adat dan budaya hancur, konflik tanah sambung-menyambung, kemiskinan struktural muncul, konflik antarkelas, massa dan penguasa, menjadi konsekuensi mutlak yang tak terelak. Hegemoni kekuasaan sekelompok orang berpower yang bergaya hidup hedonis dan konsumeris terus-menerus melucuti hak kaum tak berdaya sebagai bagian dari rantai makanannya, sedangkan alam sedang menghitung harinya dalam kepingan waktu yang tak lama lagi. Pernahkah kamu memikirkan hal ini?

Tiba-tiba saya jadi kepingin nonton film action