Category Archives: Kecamatan Tanjung Sakti Pumi

GUBERNUR SUMSEL BERSAMA PLT BUPATI LAHAT LAKSANAKAN PERESMIAN MASJID AL-MUHAJIRIN II.

Lahat,Kabarretorika.com-  Marwan Mansyur,SH.MM Plt. Bupati Lahat dampingi langsung Gubernur Sumatera Selatan Ir. H. Alex Noerdin dalam rangka kegiatan Peresmian Masjid Al-Muhajirin II di Desa Lubuk Dalam Kecamatan Tanjung Sakti Pumi, Kamis (19/04).

Mahasiswa UIN Mengakhiri KKN di Tanjung Sakti

Lahat,kabarretorika.com-Mahasiswa KKN UIN Raden Fatah berpamitan dengan 18 desa di Kecamatan Tanjung Sakti Pumi, tempat mereka mengabdi selama sebulan lebih. Kemarin (16/3). “Mahasiswa yang KKN ini banyak membantu kegiatan di pedesaan setidaknya di 18 desa terisi masing-masing 8 mahasiswa yang KKN,” Camat Tanjung Sakti Pumi Saiful Bahri SPd.

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, KKN di Kabupaten Lahat

10954487_919786581386432_1204003962_nLahat, Kabarretorika.com – Acara serah terima Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN), Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tematik Posdaya Angkatan 65 Tahun 2015 kepada Pemerintah Kabupaten Lahat berlangsung di Rumah Dinas Pendopoan Bupati Lahat, Selasa (10/2). Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) ini Sebanyak 532 Peserta yang akan melakukan kegiatan (KKN) di 4 Kecamatan yaitu Kecamatan Jarai, Kecamatan Pajar Bulan, Kecamatan Suka Merindu, Kecamatan Muara Payang. Dari 532 peserta KKN ini akan Terbagi dalam 60 Kelompok di Setiap Desa-desa selama Satu Bulan Setengah.

Masyarakat Demo KPPS

masyarakat demo KPPS Lahat

 

 

 

 

 

Lahat, Kabarretorika.com-Warga yang tergabung dalam Daerah Pimilihan Legislatif (Dapil) 4 Kabupaten Lahat yaitu wilayah Kecamatan Tanjung Sakti Pumu, Kecamatan Tanjung Sakti Pumi, Kecamatan Jarai,Kecamatan Muara Payang, Kecamatan Suka Merindu dan Kecamatan Pajar Bulan, melakukan aksi demo di Depan halaman kantor KPUD Kabupaten Lahat  karena tidak puas akan hasil penghitungan suara di beberapa KPPS di Kecamatan Suka merindu, Senin (14/4).  Demo Tersebut Bukan hanya aksi warga, caLon legislatif pun ikut mengadakan aksi guna menyuarakan beberapa pendapat mengenai KPPS yang melakukan penghitungan diluar koridor peraturan yang berlaku.